LP3ES: Ada 37 Statemen Blunder Pemerintah terkait Covid 19

Sedangkan untuk fase krisis awal, di mana Presiden Jokowi mengumumkan Covid-19 sudah masuk pada 2 Maret sampai 14 Maret, ada 4 statemen atau pernyataan yang blunder.

Menurutnya, blunder pertama terjadi pada keterlambatan pengumuman oleh Presiden karena pengumuman itu begitu terlambat mengingat peringatan Corona sudah disampaikan sejak Januari dan hasil investigasi media, yang menyebut satu pasien positif di Cianjur

"Jubir Covid-19 yang awalnya menolak kasus itu kemudian mengakui bahwa pasien memang benar positif. Pada fase ini, ternyata Presiden masih tetap tidak menyadari keseriusan kasus yang ada dan tetap bicara tentang insentif wisata. Wapres juga setali tiga uang dengan melemparkan guyonan bahwa Corona bisa sembuh dengan minum susu kudu liar," tuturya.

Pada fase krisis, lanjut dia, Jokowi kembali blunder dengan menyampaikan darurat sipil, yang kemudian diralat dan dijadikan darurat kesehatan. Selain itu, ada juga dari Mendagri Tito Karnavian dan Menko Kemaritiman dan Investigasi Luhut B. Pandjaitan.

"Jika yang pertama menyampaikan tingkat kematian yang rendah (pernyataan Tito), yang terakhir menyebut Corona tak betah di suhu panas (pernyataan Luhut)," ulas Wijayanto.

Blunder juga datang dari Jubir Covid-19 Achmad Yurianto, terkait pernyataannya orang miskin dan orang kaya. Kemudian datang dari Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz, Menkumham Yasonna, dan Jubir Presiden Fadjroel Rachman.

"Kapolri mengancam akan menahan kerumunan dan penghina selama Corona, Yasonna yang ingin mebebaskan tahanan karena Corona. Ada 2 statemen blunder terkait pemberian keringanan kredit. Blunder Presiden terjadi manakala janji penangguhan kredit ternyata tidak berlaku di lapangan. Statemen ini lalu diralat oleh Jubir Presiden yang menyatakan bahwa keringanan baru diberi kalau sudah dinyatakan positif Corona," tuturnya.

Selain itu, masih kata dia, blunder terbanyak di Fase Krisis terjadi dalam polemik mudik lebaran. Ada 9 pejabat yang menurutnya melakukan blunder.

"Presiden mulanya memberi larangan mudik untuk menghindari penularan Corona yang diamini oleh Jubir Covid, Jubir Presiden, Mensesneg. Namun pernyataan itu kemudian direvisi oleh Jubir Presiden dan Menko Kemaritiman yang menyampaikan bahwa mudik diperbolehkan asal melakukan isolasi. Presiden pun akhirnya juga meralat pernyataan sendiri dengan memperbolehkan mudik lebaran," jelas Wijayanto.

Dia pun memberikan rekomendasi, bahwa komunikasi yang berkualitas akan menghasilkan trust dan solidaritas. Untuk itu diperlukan adanya konsitensi dan transparansi.

"Konsistensi dibutuhkan agar pesan itu sampai dan mudah dipahami sampai akar rumput. Konsisten ini berarti Presiden dan kabinetnya harus menyampaikan pesan yang sama dari waktu ke waktu. Ini juga berarti bahwa antara presiden, wapres dan para menteri harus menyampaikan pesan yang sama dan bukannya saling bertentangan satu sama lain," tukasnya.

Selain itu, transparansi dibutuhkan agar pesan bisa dipercaya. Publik harus diberitahu secara jujur apa alasan dari satu kebijakan.

"Transparansi dan konsitensi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik. Hanya dengan kepercayaan dan dukungan publik kita akan bisa bersama-sama selamat dari bencana ini. Dan, yang paling penting, kemanusiaan dan penyelamatan manusia adalah segala-galanya. Dialah yang seharusnya menjadi panglima," pungkasnya.